Warta Sulbar-MAJENE -
Dinas Pendidikan Kabupaten Majene kembali dihinggapi aroma tak sedap.
Setelah sejumlah persoalan pendidikan mendera kota yang diproyeksi jadi
pusat pendidikan, kabar tak menyenjukkan kini berhembus kembali.
Sebelumnya,
atau beberapa bulan lalu kasus pemerkosaan di sebuah sekolah menengah,
lalu kasus narkoba yang melibatkan oknum guru, dosen serta mahasiswa
sementara kali ini adalah kabar pungutan liar alias pungli.
Kabarnya
adalah dana sertifikasi guru dan sejumlah tunjangan lainnya menjadi
bulan-bulanan sejumlah oknum di jajaran Dinas Pendidikan Majene untuk
dimintai “uang pelicin”.
Adanya
kabar pungli tunjangan sertifikasi dan sejumlah tunjangan lain, baik
berupa tunjangan daerah terpencil maupun fungsional telah berhembus
bagai semilir angin beberapa bulan terakhir ini, namun itu sudah menjadi
rahasia umum di kalangan para pendidik di daerah setempat.
“Hal
yang biasa-biasa saja dan menjadi tradisi yang seolah sudah membumi,”
ungkap sejumlah guru, namun guru-guru ini enggan disebut namanya.
Mereka mengaku selalu menyelipkan sejumlah amplop setiap kali ingin
mengurus pemberkasan dana tunjangan-tunjangan di Majene.
Bahkan salah satu guru di daerah terpencil kepada media ini mengatakan,
bahwa tradisi memberikan amplop di Dinas Pendidikan Majene adalah sudah
lumrah. ”Itu sudah biasa, untuk memuluskan pencairan,” katanya.
Selain pungli, peraktek percaloan tunjangan daerah terpencil pun tak
jarang terdengar di kantor dinas yang terletak di jalan Jenderal
Sudirman Kecamatan Banggae Timur itu. Modusnya adalah beberapa oknum
tenaga kerja Dinas Pendidikan Majene acap kali menawarkan jatah
tunjangan terpencil ke beberapa pihak guru, setelah dananya cair ia
kemudian akan dapat komisi sesuai perjanjiaan.
Akibat dari ada kongkalikong
dan praktik percaloan itu, sejumlah guru yang sangat layak mendapat
tunjangan, justru hanya bisa gigit jari, karena tak pernah dapat apa-apa
tanpa mendahulukan komitmen bagi hasil. (hm3).
Dikutip dari RepublikNews.com
Foto: ilustrasi